Dokumen Persyaratan Umum

1. Ijazah SMP/Sederajat atau Surat Keterangan Lulus (SKL)

Ijazah SMP/Sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah program paket B/ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP 

Atau surat keterangan telah menyelesaikan program pendidikan/kartu peserta ujian sekolah, jika ijazah belum terbit. 

2. Akta Kelahiran/Kartu Identitas Anak

Akta Kelahiran/Kartu Identitas anak, dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dan belum menikah

3. KTP Orang Tua 

Kartu tanda Penduduk orang tua peserta didik

4. Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas Orang tua

Dokumen Surat Tanggung Jawab Mutlak atau Pakta Integritas orang tua yang menyatakan data Calon Peserta Didik asli dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemalsuan, dibubuhi materai dan ditanda tangan orang tua. format dapat diunduh di website PPDB jabar (unduh format dokumen disini) 

5. Kartu Keluarga 

• Kartu Keluarga (KK) yang diperbaharui karena ada perubangan anggota keluarga sehingga terbit kurang dari satu tahun, wajib melampirkan fotocopy KK sebelumnya atau melampirkan surat keterangan dari RT dan RW yang menjelaskan berapa lama yang bersangkutan telah menetap

• Domisili calon peserta didik dapat didasarkan alamat rumah pada surat keterangan domisili jika calon peserta didik tersebut adalah korban bencana alam/sosial (korban banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus/huru-hara) yang mengakibatkan calon peserta didik pindah alamat karena evakuasi/mitigasi ke daerah yang aman atau calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dan belum/tidak disertai perubahan Kartu Keluarga

• Bagi pemilik KK yang data alamatnya tidak lengkap (tidak memiliki nama jalan hingga nomor rumah), wajib memotret rumahnya dengan hasil foto tampak depan rumah terfoto lengkap utuh, diunggah ke website pendaftaran PPDB

Dokumen Persyaratan Khusus

Dokumen Persyaratan Khusus 

Jalur Afirmasi KETM (Keluarga Ekonomi Tidak Mampu)

• 1. Kartu Keluarga menerangkan bahwa CPD yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun.

  2. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah meliputi:

     • Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari Program Indonesia Pintar yang terdaftar pada Dapodik

     • Program Keluarga Harapan/Kartu Sembako Murah dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Dinas Sosial atau P3KE Bapeda

     • Bagi warga masyarakat dalam kategori terlantar, miskin, yatim/piatu yang menetap di panti asuhan, dapat melampirkan surat keterangan dari pimpinan pondok panti asuhan dan terdaftar pada data Dinas Sosial

     • Bagi warga masyarakat dari keluarga ekonomi tidak mampu yang memiliki kartu Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau daerah, dapat melampirkan surat hasil musyawarah kelurahan yang menyatakan warga masyarakat bersangkutan telah diusulkan pada DTKS, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak kelurahan dan kecamatan